www.kpu.go.id

Latest News

Currently playing: MARS PEMILU 2014

View all

Pasangan Prabowo-Hatta

PEMILU2014.BIZ, JEMBER -- Sekitar 10 ribu guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang digelar di Pondok Pesantren Kasyiful Ulum di kabupaten setempat, Rabu (25/6).

Dukungan tersebut dibacakan di depan salah satu guru spiritual Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni KH Achmad Muzakki Syah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Qodiri Kabupaten Jember.

"Dukungan yang diberikan guru ngaji tersebut bukan tanpa alasan karena kami sudah melihai visi dan misi beliau, sehingga Prabowo Subianto dinilai lebih layak memimpin Indonesia," kata Ketua Forum Silaturrahmi Guru Ngaji Jember Fathullah.

Menurut dia, Prabowo merupakan sosok yang tegas, mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan peduli terhadap masyarakat kecil, sehingga kami sepakat untuk memberikan dukungan kepada capres dan cawapres nomor urut satu tersebut.

"Sosok Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tampil apa adanya, tegas dan memiliki wibawa di mata dunia internasional karena Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti itu," tuturnya. Sementara anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Fadil Muzakki, yang juga putra pengasuh Ponpes Al-Qodiri menyambut baik dukungan dari para guru ngaji seluruh Jember tersebut.

"Masing-masing desa ada lima guru ngaji yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta, sehingga kami optimistis bisa meraih suara sebanyak 60 persen dalam Pemilu Presiden 2014," tuturnya.

Prabowo dan Jokowi bersalaman sebelum memulai debat capres sesi ketiga di Jakarta, Ahad (22/6) malam WIB.

pemilu2014.biz, SURABAYA -- Budayawan dan pengajar di Universitas Negeri Surabaya (UNS) Ayu Sutarto mengatakan, jika pencitraan yang dilakukan oleh calon Presiden secara berlebihan akan membuat masyarakat menjadi jenuh.

"Seperti sosok Jokowi yang suka blusukan dan mau menyapa rakyat memang disenangi. Namun karena keunggulan dan citra Jokowi itu dieksploitasi berlebihan untuk menarik minat publik, hasilnya justru kontraproduktif," katanya saat dihubungi dari Surabaya, Rabu (25/6).

Ia mengatakan, sesuatu yang berlebihan itu akan cenderung membuat orang menjadi jenuh dan hasilnya tidak akan maksimal. "Tidak hanya Jokowi, pasangan lainnya atau siapapun kalau sesuatu yang 'too much', berlebihan, akan membikin orang jadi capek," katanya.

Ia mencontohkan, jika seseorang minum air terlalu banyak, maka istilah orang jawa akan "kelempoken" atau kekenyangan dan hal itu hasilnya tidak akan baik. Hal serupa juga bisa saja menimpa Prabowo karena calon Presiden ini seharusnya sudah mulai mengurangi kebiasaan ngomong tentang mimpi-mimpi besar.

"Orang dari dulu sudah sering dijejali banyak hal mulai dari kesejahteraan, kemakmuran, dan lain-lain. Sekarang ini, orang memilih itu hanya berdasarkan rasa, kira-kira enak yang mana, ya itu yang dipilih," katanya.

Dirinya juga menyayangkan adanya persaingan yang dilakukan oleh dua sosok calon Presiden yang maju dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2014 ini.
"Menurut saya, saat ini banyak calon Presiden yang saling mengumbar dan saling menjelekkan jati diri dari lawan masing-masing pada masa kampanye seperti sekarang ini," katanya.

Model-model seperti itu seharusnya sudah tidak digunakan lagi karena model seperti itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Sumber
                            Susunan Tim Pemenangan Prabowo Hatta



 Lagu Ahmad Dhani untuk Prabowo CAPRES RI

Pasangan Capres & Cawapres PEMILU 2014






pemilu2014.biz, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali memberi sinyal, menolak penggelontoran uang negara untuk honorarium saksi partai politik (parpol) dalam pemilu. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menegaskan rencana tersebut akan memberatkan fungsi lembaga pengawasan itu.

“Kami tidak mampu dan tidak akan mau membagikan itu (dana saksi parpol),” kata Nelson saat diwawancara sejumlah wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/2).

Menurutnya, rencana pemerintah untuk menitipkan dana saksi parpol yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 700 miliar ke Bawaslu mengundang persoalan karena tidak memiliki payung hukum. Ia mengatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi akibat dan dampak dari penggelontoran dana tersebut. “Karena, risikonya tinggi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa ketetapan hukum pengalokasian dana saksi untuk partai politik (parpol) sangat penting apabila dana tersebut jadi dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014. “Kami dari (Kementerian) Keuangan menekankan hal itu, yang diyakini aspek hukumnya dulu. Itu yang penting karena menjadi dasar dari perencanaan,” katanya.

Askolani mengatakan proses pengalokasian dana saksi hingga saat ini belum dilakukan karena belum pernah ada pembahasan sebelumnya. Namun, pengalokasian bisa dilakukan setelah ada kepastian hukum tetap. “Kalau dasar hukumnya kuat, ada perencanaan dan alokasi, setelah itu arahnya ada pembahasan di komisi (DPR) untuk menetapkan itu. Itu mekanisme yang harus dilalui dan harus disepakati,” ujarnya.

Ia mengatakan, apabila ketetapan hukum sudah diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maka pengalokasian dana saksi dapat dilakukan serta dianggarkan dari dana cadangan pemilu, yang selama ini telah dialokasikan dalam APBN 2014. “Kalau komisi sepakat dan pimpinan dewan sepakat, bisa dalam pelaksanaan APBN ini. Pagu kita punya dana cadangan pemilu, tapi penggunaannya sesuai kebutuhan yang ada dasar hukumnya, sesuai kelayakan dan tata kelola,” katanya.

Askolani menjelaskan bahwa dana cadangan pemilu saat ini telah diusulkan oleh Banwaslu untuk pelaksanaan tugas Petugas Pengawas Lapangan (PPL) selama empat bulan serta kebutuhan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk keamanan dari KPU.

Selain itu, dana cadangan telah direncanakan untuk tugas pengawasan pemilu yang dilakukan mitra PPL serta dana saksi parpol yang sama-sama masih menunggu ketetapan hukum berlaku. “Kita lihat mana yang sudah mendesak, siap perencanaannya dan telah di-back up dasar hukumnya. Kemudian, kita akan lihat lagi mana yang telah diusulkan untuk kebutuhan tambahan pemilu,” ujar Askolani. n bambang noroyono/antara ed: muhammad fakhruddin

Advertisement